Penerapan reformasi birokrasi di bidang anggaran manajemen dianggap tidak memiliki sistem terstruktur. Dalam pemerintah daerah, hal ini ditandai dengan transparansi yang rendah dan akuntabilitas dalam sistem penganggaran lokal. Sistem manajemen keuangan yang mana masih kontradiktif dengan tujuan pemerintahan yang baik membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam semua bidang pemerintahan. Munculnya e-budgeting secara tidak langsung menjadi bukti pemanfaatan program e-government di Indonesia. Trasnparansi dan partisipasi masyarakat diharapkan mendukung pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam kualitas pelayanan publik.
Azlim, Darwis, & Bakar, U. A. Pengaruh penerapan good governance dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 1(1).
Putriana, D. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif Anggaran Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Masa Pandemik Covid-19 Dalam Perspektif Islam. (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG). Adawiyah, R. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan).
Liestiani, A. Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia untuk tahun anggaran 2006. Skripsi. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Buku ini menawarkan konsep dan metoda untuk melakukan audit gender. Dimaknai sebagai alat untuk memeriksa, mengkaji, dan menilai penyusunan, pelaksanaan, hasil dan dampak kebijakan anggaran dari perspektif gender.
Jurnal Index
Abidin, M. Z. Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 6(1), 61–76. Slamet Widodo (2016).
Fenomenologi Transendental Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Efficiency Based Budgeting
Karim, R. A. Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja keuangan. PARADOKS Jurnal Ilmu Ekonomi, 2(1), 39–49. Kegiatan Seknas FITRA mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik, advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Paparan dan diskusi di ruang ini merupakan rangkaian kegiatan setelah tim OGP internasional tersebut diajak berkeliling oleh Kang Yoto untuk melihat langsung berbagai pelaksanaan implementasi renaksi OGP di gedung Pemkab Bojonegoro.
Pengelolaan arsip bernilai historis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di period keterbukaan informasi. Al-Maqtabah, Jurnal Komunikasi dan Informasi Perpustakaan, 12(1). Putririnda, Vanda Indhiaura. “Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana Program Studi Akuntansi,” n.d., sixteen.
Brittany Lane yang juga didampingi oleh Seknas OGI (Open Government Indonesia) Vitya Vindi, terlihat antusias dan mengajukan berbagai pertanyaan kritis. Putra, A. Menguatkan Tata tata kelola transparansi informasi publik di perguruan tinggi. Integritas, 3(1), 173–189.
Published By: Universitas Negeri Padang
Audit gender tidak lain merupakan bagian dari audit sosial dalam arti yang lebih luas. Anggaran Gender telah berperan dalam perbaikan statistik dan indikator ketika anggaran berhasil dipadukan dengan sistem anggaran kinerja. Lebih dari satu dekade, banyak negara termasuk Indonesia telah memperkenalkan perubahan-perubahan terhadap sisitem-sistem pengganggaran yang mencakup pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk menilai dampak-dampak kegiatan pemerintah. Misalnya Pemerintah Ruanda menggabungkan input dari konsultan gender budget pengganggaran kinerja. Huwae, transparansi Dana Desa .
Kristiyanto, E. N. Urgensi keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16(2), 231–244. Istiqoriyah, L., & Lolytasari.